Sukabumi – Wilayah Sukabumi Selatan, khususnya Pajampangan, kini tengah menghadapi krisis listrik yang mengganggu kehidupan sehari-hari. Pemadaman listrik yang sering terjadi tanpa alasan yang jelas telah mendorong puluhan perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Jaringan Pergerakan Masyarakat Sukabumi Selatan (JPMSS) untuk menggelar audiensi dengan DPRD Kabupaten Sukabumi pada Selasa, 21 Januari 2025.
Audiensi yang berlangsung di ruang Bamus (Badan Musyawarah) gedung DPRD tersebut dihadiri oleh Ketua Komisi II Hamzah Gurnita, anggota Komisi III Junajah Jajah Nurdiansyah, Mansurudin, dan Mohammad Reza Taojiri. Dalam audiensi ini, Aab Abdul Malik, salah satu perwakilan JPMSS, mengungkapkan kekhawatiran masyarakat terkait ketidakstabilan pasokan listrik di Pajampangan.
“Kebutuhan listrik di Pajampangan sangat tinggi, namun pemadaman sering terjadi tanpa penjelasan yang jelas. PLN menyebutkan bahwa mereka kekurangan pasokan daya, dan mereka berencana menambah daya dengan membangun SUTT 150 KVA,” ujar Aab.
Aab melanjutkan bahwa meskipun sebagian tower SUTT dan gardu listrik untuk wilayah Pajampangan dan Jampangkulon telah selesai dibangun, namun proyek tersebut terhambat di dua titik lahan yang disebut milik PT Cakra, sehingga pembangunan tidak dapat dilanjutkan.
“Persoalannya ada hambatan di dua titik pembangunan tower SUTT yang tidak diizinkan dibangun karena lahan tersebut milik PT Cakra,” jelas Aab.
Mendengar keluhan tersebut, pihak DPRD yang diwakili oleh Komisi II dan Komisi III menyatakan dukungannya terhadap upaya penyelesaian masalah ini. “Kami diterima dengan baik oleh Komisi II dan Komisi III. Mereka mendukung kami dan akan segera memanggil pihak-pihak terkait untuk mencari solusi,” ujar Aab dengan optimis.
Anggota DPRD Junajah Jajah Nurdiansyah dari Komisi III menegaskan bahwa masalah ini akan segera dibahas dengan pimpinan DPRD dan pihak terkait, termasuk PLN dan PT Cakra, untuk segera mencari solusi konkret.
“Kegiatan ini menyangkut hajat hidup banyak orang. Kami akan menyampaikan aspirasi masyarakat ke pimpinan DPRD dan memanggil pihak-pihak terkait untuk segera mengambil tindakan,” tegas Junajah.
Junajah juga berharap agar tindakan konkret segera diambil untuk mengatasi masalah krisis listrik yang telah lama dikeluhkan oleh masyarakat Pajampangan. “Kami akan panggil pihak PLN dan perusahaan terkait untuk segera menyelesaikan persoalan ini,” tambahnya.
Dengan dukungan penuh dari DPRD, masyarakat Pajampangan berharap agar masalah pemadaman listrik ini dapat segera teratasi dan pasokan listrik di wilayah mereka menjadi lebih stabil.
