KASUKABUMI.id – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, menyampaikan harapannya agar Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), yang baru diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto, dapat berperan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Pada Senin (24/2/2025), Presiden Prabowo menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 30 Tahun 2025 terkait pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Danantara. Selain itu, ia juga mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, yang merupakan revisi ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roslani, ditunjuk untuk memimpin BPI Danantara. Peluncuran badan investasi ini turut dihadiri oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta. Ketiganya bahkan terlihat menaiki mobil golf bersama menuju lokasi acara, dengan Seskab Teddy Indra Wijaya sebagai pengemudi.
Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan bahwa Danantara merupakan aset masa depan bangsa yang harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Ia menekankan bahwa pengelolaannya harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian serta dapat diaudit kapan saja karena ini adalah milik generasi mendatang.
Berdasarkan laporan CNN Indonesia, Danantara akan mengelola aset negara senilai Rp14 ribu triliun dan mendanai 20 proyek strategis tanpa melibatkan investor eksternal. Beberapa proyek utama yang akan dibiayai antara lain hilirisasi nikel, pengolahan kobalt, pengembangan kecerdasan buatan, serta pembangunan kilang minyak.
Meskipun belum resmi dilantik, Prabowo telah menunjuk Rosan Perkasa Roeslani sebagai Kepala BPI Danantara, dengan Dony Oskaria dan Pandu Sjahrir sebagai pemimpin dua holding utama, yakni operasional dan investasi. Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menjelaskan bahwa struktur Danantara akan dibagi ke dalam dua bagian tersebut guna memastikan efektivitas pengelolaan aset negara.
