Sukabumi – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi memberikan sejumlah catatan kritis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sukabumi Tahun Anggaran 2024. Dalam rapat resmi yang digelar pada Selasa, 15 April 2025, Anggota Komisi IV DPRD, Uden Abdunnatsir, menyampaikan evaluasi terhadap berbagai sektor strategis.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV ini menilai bahwa sektor pendidikan masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Ia menyoroti rendahnya prestasi siswa, maraknya aksi tawuran pelajar, serta angka putus sekolah yang masih tinggi. “Fasilitas sekolah masih banyak yang rusak, kesejahteraan guru belum layak, dan permasalahan tenaga honorer belum kunjung terselesaikan,” kata Uden.
Selain pendidikan, sektor kesehatan juga menjadi perhatian serius. Uden mengungkapkan bahwa pelayanan di puskesmas dan rumah sakit belum optimal, terutama dalam menangani peserta BPJS Kesehatan yang seringkali menjadi keluhan masyarakat.
Di bidang kepemudaan dan olahraga, ia mengungkapkan kekhawatiran atas meningkatnya kenakalan remaja serta kurangnya lapangan kerja yang memicu angka pengangguran di kalangan pemuda. Sektor pariwisata pun tidak luput dari catatan, di mana ia menilai sistem retribusi saat ini belum mendukung kemajuan pembangunan destinasi wisata secara maksimal.
Uden juga menyoroti isu perlindungan terhadap anak dan perempuan, terutama terkait kasus kekerasan seksual, perdagangan orang, dan stunting akibat lemahnya pengawasan kesehatan ibu dan anak. Selain itu, praktik percaloan dalam rekrutmen tenaga kerja serta masih banyaknya perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan menjadi catatan penting lainnya.
“DPRD berharap seluruh catatan ini bisa dijadikan bahan evaluasi agar arah pembangunan ke depan lebih tepat sasaran dan menjawab kebutuhan nyata masyarakat Kabupaten Sukabumi,” tutupnya.
