Sukabumi – Pada tanggal 28 September 2025, permasalahan pengelolaan tanah enklave di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) kembali menjadi sorotan. Pembalakan liar di Blok Cangkuang, Desa Cidahu, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, menimbulkan keprihatinan, terutama dengan adanya rencana untuk memanfaatkan kawasan tersebut sebagai arena wisata.
Ketua Fraksi Rakyat, Rozak Daud, menyatakan bahwa meskipun tanah enklave memiliki status hukum khusus, hal itu tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan perambahan liar. Ia menegaskan bahwa tanah tersebut adalah hak masyarakat, namun tetap harus tunduk pada aturan konservasi. Ia juga menyoroti bahwa aktivitas illegal logging tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menghianati amanah perlindungan hutan.
Ada wacana dari beberapa pihak untuk menjadikan tanah enklave sebagai kawasan wisata alam, namun hal ini menuai pro dan kontra. Pendukung berargumen bahwa wisata berbasis masyarakat dapat menjadi solusi ekonomi, sedangkan aktivis khawatir bahwa ini hanya akan mempercepat degradasi lingkungan.
Rozak menambahkan bahwa mereka sedang melakukan inventarisasi lahan enklave dan berkoordinasi dengan ATR/BPN untuk memastikan status kepemilikan tanah, sambil tetap membuka ruang dialog dengan masyarakat.
Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Komisi II, Bayu Permana, juga menanggapi masalah ini, menekankan bahwa lemahnya aturan yang mengikat larangan penebangan di kawasan tersebut menjadi salah satu penyebab pembalakan liar. Ia menyarankan perlunya Peraturan Daerah tentang pelestarian pengetahuan tradisional untuk menjaga kawasan sumber air.
Kawasan tanah enklave di TNGHS mencerminkan konflik agraria klasik antara hak masyarakat, kepentingan ekonomi, dan perlindungan ekosistem. Pemerintah diharapkan segera menyiapkan regulasi yang jelas untuk pengelolaan tanah enklave agar kerusakan hutan tidak terus berlanjut.
