KASUKABUMI.id – Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo, menuding bahwa pembangunan Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Tol Bocimi) menjadi penyebab utama pendangkalan Danau Lido. Namun, Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, membantah klaim tersebut dan menegaskan bahwa proyek tol telah melalui Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang ketat.
Dalam rapat dengan Komisi XII DPR RI pada Selasa (18/2/2025), Hary Tanoe mengklaim bahwa limbah dari pembangunan Tol Bocimi pada 2016-2017 mengalir ke kawasan Lido, menyebabkan pendangkalan dan pencemaran danau. Ia juga menyebut bahwa pihaknya telah mengeluarkan Rp 8 miliar untuk pengerukan dan pembersihan danau guna mengatasi dampak tersebut.
Menteri PU Dody Hanggodo membantah tudingan tersebut, menegaskan bahwa proyek Tol Bocimi telah memenuhi persyaratan AMDAL sebelum konstruksi dimulai. Ia menilai tidak tepat jika pendangkalan Danau Lido dikaitkan langsung dengan pembangunan jalan tol.
Sebagai langkah lebih lanjut, Dody menyatakan bahwa pihaknya akan menurunkan tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Sumber Daya Alam untuk menginvestigasi dugaan pencemaran di danau tersebut. Penyelidikan ini bertujuan memastikan sumber masalah dan mencari solusi yang sesuai.
Sebelumnya, proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido milik MNC Land juga menjadi perhatian setelah sempat disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) karena dugaan pelanggaran lingkungan. Hary Tanoe membantah proyeknya sebagai penyebab pendangkalan, justru menyalahkan pembangunan Tol Bocimi.
Polemik ini menyoroti pentingnya keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan kelestarian lingkungan. Para pakar mengingatkan agar setiap proyek dilakukan dengan perencanaan matang untuk meminimalkan dampak terhadap ekosistem.
Masyarakat sekitar Danau Lido juga mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap kondisi lingkungan yang semakin memburuk. Beberapa warga melaporkan kesulitan mendapatkan air bersih akibat sedimentasi di danau tersebut.
Pemerintah berjanji untuk terus mengevaluasi permasalahan ini. Presiden Prabowo Subianto telah meminta kementerian terkait memastikan setiap proyek infrastruktur tetap sesuai dengan standar lingkungan yang berlaku.
