Sukabumi – Kebijakan Pemerintah Kota Sukabumi yang menetapkan jam masuk sekolah pukul 06.30 WIB mulai tahun ajaran 2025/2026 menuai beragam respons dari masyarakat. Sekolah menyambut baik kebijakan ini sebagai upaya membentuk kedisiplinan, sementara para orang tua menyoroti berbagai tantangan praktis yang muncul dalam pelaksanaannya.
Pada hari pertama sekolah, Senin 14 Juli 2025, suasana di SDN CBM Suryakencana sudah ramai sejak fajar. Ratusan siswa datang diantar orang tua mereka, berseragam lengkap, mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) yang dimulai lebih awal dari tahun-tahun sebelumnya.
Yuli (35), warga Kecamatan Cikole, mengaku harus menyesuaikan rutinitas pagi yang lebih ketat. Ia bangun lebih pagi untuk menyiapkan sarapan dan perlengkapan sekolah anaknya. Selain itu, ia harus menghadapi kemacetan yang sudah mulai terasa sejak pukul 06.10 WIB.
“Di jalanan juga lumayan macet, banyak yang mulai sekolah, jadi harus berangkat lebih awal,” ungkap Yuli.
Meski memahami tujuan kebijakan untuk membentuk kedisiplinan, Yuli menilai implementasinya memberatkan, terutama bagi ibu rumah tangga dengan lebih dari satu anak. “Untuk kedisiplinan anak bagus, tapi bagi ibu-ibu yang harus urus banyak anak dan suami, ini cukup repot,” ujarnya.
Kepala SDN CBM Suryakencana, Usep Bagja, menegaskan bahwa pihak sekolah telah siap menjalankan kebijakan yang tertuang dalam Surat Edaran Dinas Pendidikan Jawa Barat Nomor 58/PK.03/Disdik. Menurutnya, guru-guru pun telah hadir lebih awal guna memfasilitasi kegiatan belajar mengajar.
“Dari sisi sekolah sudah siap, tapi kami memahami bahwa adaptasi paling besar justru ada di pihak orang tua,” kata Usep.
Ia menambahkan bahwa proses penyesuaian masih berlangsung di hari-hari awal, dan pihak sekolah akan terus memantau dinamika tersebut.
Kebijakan jam masuk lebih pagi ini bertujuan membentuk kebiasaan disiplin sejak dini. Namun, tantangan yang dihadapi keluarga, terutama dalam mengatur logistik dan kesiapan anak-anak di pagi hari, menjadi aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam evaluasi kebijakan mendatang.
