Sukabumi – Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi menerima audiensi dari Forum Rempug Masyarakat Desa (Formades) pada Rabu (4/6/2025) untuk membahas berbagai keluhan terkait layanan publik di RSUD Palabuhanratu. Pertemuan yang berlangsung di ruang Badan Anggaran DPRD ini berjalan dinamis, namun berakhir dengan aksi walk out dari perwakilan forum karena ketidakpuasan terhadap jawaban pihak rumah sakit.
Dalam audiensi tersebut, Direktur RSUD Palabuhanratu, dr. Rika Mutiara, dan jajarannya hadir untuk mendengarkan langsung keluhan dari Forum. Beberapa persoalan krusial yang disampaikan mencakup rendahnya kualitas pelayanan medis, ketersediaan obat yang sering tidak memadai, serta dugaan praktik percaloan dalam proses pendaftaran pasien.
Ketua Komisi IV, Ferry Supriyadi, mengapresiasi upaya Formades dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap layanan publik. “Mereka menyoroti banyak aspek, mulai dari pelayanan medis hingga praktik percaloan. Ini adalah bentuk kepedulian terhadap hak-hak warga,” ujar Ferry.
Namun, ia menilai jawaban dari pihak rumah sakit masih terkesan normatif dan tidak memberikan solusi yang konkret. “Yang mereka butuhkan adalah jawaban nyata yang bisa dirasakan langsung di lapangan. Karena tidak menemukan titik terang, forum akhirnya memilih walk out,” jelasnya.
Menindaklanjuti audiensi ini, Komisi IV DPRD berkomitmen untuk mencatat semua keluhan dan akan melakukan pengawasan serta memberikan rekomendasi perbaikan kepada manajemen rumah sakit. Ferry menegaskan bahwa praktik percaloan harus dihentikan, ketersediaan obat dijamin, dan pelayanan kepada masyarakat harus lebih humanis.
Ferry juga mengungkapkan adanya kendala internal di RSUD, termasuk dalam sistem rujukan dan klaim BPJS. DPRD berencana memfasilitasi dialog antara rumah sakit dan pihak BPJS untuk mencari solusi sistemik. “Kami akan turun langsung ke lapangan untuk memastikan perubahan itu benar-benar terjadi,” pungkasnya.
