Sukabumi – Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Golkar, Rika Yulistina, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi para guru honorer, khususnya kategori R3, yang telah mengabdi selama puluhan tahun namun belum mendapatkan perhatian yang memadai dari pemerintah.
Menurut Rika, tuntutan yang diajukan oleh guru honorer tersebut sangatlah wajar, mengingat peran vital mereka dalam mencerdaskan generasi bangsa. “Guru harus diperhatikan, karena mereka memainkan peran penting dalam pendidikan. Maju tidaknya suatu daerah sebagian besar bergantung pada kualitas pendidikan. Oleh karena itu, sangat wajar jika mereka (guru honorer R3) menanyakan nasib mereka ke kantor Setda,” ujar Rika pada Jumat (17/1/2025).
Rika menyadari bahwa kewenangan terkait status PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) ada di tangan BKPSDM, baik di tingkat daerah maupun pusat. Namun, sebagai mitra kerja Dinas Pendidikan di Komisi IV DPRD, ia menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan hak-hak guru honorer.
“Kami (Komisi IV) akan terus berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan, agar nasib para guru honorer dapat lebih diperhatikan,” ungkapnya.
Rika juga mengakui adanya keterbatasan dari pihak pemerintah, baik dari segi anggaran maupun kebijakan. Meski demikian, ia menekankan pentingnya menemukan solusi untuk masa depan para guru honorer.
“Saya paham bahwa pemerintah memiliki keterbatasan anggaran dan kebijakan. Namun, kami akan terus mendorong agar masa depan para guru honorer bisa lebih jelas,” tandasnya.
