KASUKABUMI-Pajak menjadi salah satu pilar penting bagi roda pemerintahan Indonesia. Meski sering dipandang sebagai beban oleh sebagian masyarakat, kontribusi finansial ini memiliki perjalanan panjang dalam mendukung pembangunan bangsa.
Sejak Indonesia merdeka pada 1945, pemerintah menghadapi tantangan besar: bagaimana membiayai negara tanpa bergantung pada bantuan asing? Jawabannya ada pada penerapan sistem perpajakan yang kuat dan modern.
Peran Besar Soemitro Djojohadikusumo
Sosok penting dalam lahirnya sistem pajak nasional adalah Soemitro Djojohadikusumo, ekonom visioner yang banyak melahirkan kebijakan ekonomi fundamental Indonesia.
Ia melihat bahwa kedaulatan ekonomi tidak akan tercapai jika negara terus mengandalkan pendanaan luar negeri. Maka, reformasi besar-besaran terhadap sistem pajak peninggalan kolonial dilakukan.
Di Kementerian Keuangan, Soemitro bersama tim ekonom menyusun landasan pajak modern, termasuk:
Pajak Penghasilan (PPh)
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Keduanya dirancang agar lebih sesuai dengan struktur ekonomi Indonesia dan mampu menjadi sumber pendapatan utama negara.
Dampak yang Masih Terasa Hingga Kini
Kerangka perpajakan yang dibangun Soemitro menjadi dasar fiskal Indonesia hingga era sekarang. Tentu sistem ini terus diperbarui mengikuti dinamika ekonomi, tetapi prinsip kemandirian ekonomi yang ia gaungkan tetap menjadi pijakan.
Lewat pajak, negara bisa membiayai:
Infrastruktur
Pendidikan
Kesehatan
Pelayanan publik untuk kesejahteraan rakyat
Meski kerap menuai kritik, perpajakan pada dasarnya adalah alat penting untuk pemerataan dan pembangunan.
—
Kesimpulan
Warisan kebijakan yang ditinggalkan Soemitro Djojohadikusumo membuktikan bahwa pajak bukan hanya soal pungutan negara, tetapi strategi untuk menguatkan fondasi Indonesia sebagai bangsa yang mandiri secara ekonomi
[noval]
