Sukabumi – Jalan provinsi ruas Waluran–Palangpang di titik Kampung Baleerka–Cikalong, Desa Mekarsakti, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, menjadi sorotan dalam kegiatan reses ke-2 tahun 2025 Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Partai Gerindra, Taopik Guntur. Pasalnya, jalan tersebut setiap tahun terendam banjir saat musim hujan dan belum mendapatkan penanganan signifikan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Taopik Guntur menyampaikan bahwa keluhan mengenai banjir di ruas jalan tersebut merupakan aspirasi mendesak dari masyarakat. Ia menegaskan pentingnya peran Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam menangani permasalahan ini. “Kami di DPRD Kabupaten Sukabumi tidak punya kewenangan langsung. Namun kami akan terus menyuarakan persoalan ini. Kami mohon kepada Gubernur agar serius menangani masalah ini. Tong jadi bapak aing mun teu ngadangu mah (jangan jadi bapak saya kalau tidak mendengar),” ujarnya di sela kegiatan reses yang digelar di aula kantor Desa Mekarsakti, Kamis, 8 Mei 2025.
Menurut Taopik, banjir tahunan di jalan provinsi ini sangat mengganggu mobilitas masyarakat dan ekonomi daerah. Ia berharap Dedi Mulyadi dapat merealisasikan aspirasi masyarakat terkait usulan peninggian jalan di titik tersebut, sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap wilayah selatan Sukabumi. “Kami mohon Pak KDM bisa merealisasikan harapan masyarakat dengan kewenangan dan kebijakan yang beliau miliki,” tegasnya.
Selain isu banjir, Taopik juga menerima sejumlah aspirasi penting lainnya dari warga, termasuk permintaan alat mesin pengering padi berkapasitas 30–50 ton. Mengingat Desa Mekarsakti merupakan lumbung padi, mesin pengering ini sangat dibutuhkan untuk menjaga kualitas panen saat musim hujan. “Permintaan warga sangat masuk akal. Mesin pengering kapasitas besar ini sangat dibutuhkan,” ujarnya.
Warga juga mengusulkan pengerukan sungai yang melintasi kawasan Geopark Ciletuh karena kerap meluap dan menyebabkan banjir. Terkait hal ini, Taopik menyatakan akan menyampaikan aspirasi tersebut ke tingkat pusat, mengingat kewenangannya berada di bawah Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
Reses tersebut dihadiri oleh Kepala Desa Mekarsakti beserta perangkat desa, Bhabinkamtibmas, Koramil Ciemas, perwakilan MUI Desa, tokoh masyarakat, Karang Taruna, kader PKK, serta sejumlah tokoh pemuda.
